Blog berisikan berita dan informasi menarik tentang bisnis, kesehatan, kuliner, lifestyle, fashion, teknologi, properti, traveling

Sabtu, 25 April 2020

Mau Pinjaman Online? Baca point penting ini dulu !

Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak merupakan faktor yang menyebabkan banyak orang yang melakukan Pinjol cicilan ringan dan tidak sedikit orang yang terjerat kasus pinjaman online dan tiap hari bunganya makin bertambah. Belum lagi si peminjam selalu di teror dan semua kontak yang dimiliki peminjam dihubungi oleh perusahaan pinjaman online dengan nada mengancam. Munculnya permasalahan pinjaman online ini tidak terlepas dari perkembangan sistem pembiayaan keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau disebut financial teknology (fintech).

Salah satu kelebihannya adalah begitu mudahnya pinjaman online yang biasanya ditawarkan kepada masyarakat melalui media elektronik/online tanpa syarat-syarat yang sulit seperti pinjaman bank atau perusahaan finance. Sehingga masyarakat yang lagi membutuhkan sering tergiur tanpa berpikir panjang akan risiko pembayaran yang akan membebaninya dikemudian hari.

Pada dasarnya Utang adalah suatu kewajiban seseorang yang harus ditunaikan kepada orang lain. Terjadinya utang piutang, pada umumnya diawali dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan. Dengan berkembangnya industri fintech, maka penawaran pinjaman melalui online bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

Pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank.

Sayangnya, perkembangan industri fintech ini juga mempunyai sisi negatif dari cara penagihan. Publik sering mengeluhkan karena cara penagihan yang menggunakan pendekatan kekerasan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi resah. Alih-alih ingin membantu masyarakat malah memberatkan masyarakat karena mengenakan bunga yang cukup tinggi.

Selain menggunakan kekerasan, perusahaan juga dalam melakukan penagihan mengancam akan melaporkan kepada kepolisian untuk dikenakan pidana. Menghadapi ancaman tersebut, masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi gugatan tersebut. Lantas, apakah secara yuridis peminjam dapat dikenakan sanksi pidana apabila gagal mengembalikan pinjaman pada perusahaan fintech?

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang seseorang dapat melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” Ini berarti, walaupun ada laporan tersebut, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menjelaskan: penegak hukum tidak bisa menjerat debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Sebab, permasalahan ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Anam menjelaskan ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU.

Terkait hal tersebut, pemerintah sangat serius membantu masyarakat. Dalam hal ini, Sunu Widyatmoko selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berkomitmen untuk menyelesaikan segala pengaduan pelanggaran fintech dari semua pihak. Menurutnya, perlindungan konsumen merupakan aspek serius untuk ditangani pihaknya. “Jika ada pengaduan yang melibatkan anggota asosiasi akan kami selesaikan. Namum pengaduan di luar anggota atau fintech ilegal seharusnya diselesaikan di Bareskrim atau cyber crime,” jelas Sunu.

Perlindungan Pengguna Layanan Berdasar Pasal 29 POJK 77, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

a. Transparansi

b. Perlakuan yang adil

c. Keandalan

d. Kerahasiaan dan keamanan data

e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30, (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Larangan bagi Penyelenggara Pasal 43: a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini; b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman; c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; d. menerbitkan surat utang; e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna; f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan; g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Sanksi Pasal 47: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin. Untuk melakukan pengaduan maka dapat disampaikan kepada lembaga terkait kerugian sebagai konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Yang namanya utang piutang pada dasarnya harus dibayar. Namun, penyelesaian pinjaman juga tidak dibolehkan melanggar hukum dan undang-undang apalagi hak asasi manusia. Dalam agama, hutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Jadi pikirkan lagi matang-matang sebelum Anda melakukan pinjaman online. Tetapi jika memang anda butuhkan silakan kunjungi https://www.cekaja.com/kredit/pinjaman-online/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar